Kegiatan KKN UNDIKSHA 2019
Pertenunan Mujur Sari
Sejarah Desa Sampalan Klod
Profil Wilayah Desa Sampalan Klod
Visi dan Misi
Pemerintah Desa
Pemdes se-Kabupaten Klungkung Kembangkan Website Desa Berbasis OpenSID
Perpustakaan Desa Digital
Meninggalkan Desa Lama Memulai Desa Baru
Artikel Terkini
-
KONDISI DESA
Desa Sampalan Klod merupakan satu dari 12 Desa di Kecamatan Dawan dan terletak di sebelah timur Kota Semarapura dengan jarak 1,5 Km. Desa Sampalan Klod terdiri dari 4 Banjar Dinas yaitu :
Banjar Dinas Lekok;
Banjar Dinas Bokong;
Banjar Dinas Ulunsui;
Banjar Dinas Tagtag;
Dan terbagi atas 5 Banjar/Pesamuan yaitu :
Banjar Lekok;
Banjar Bokong;
Banjar Bokong Kaja;
Banjar Tagtag;
Banjar Ulunsui;
...
-
Visi dan Misi Pembangunan Desa Sampalan Klod mengacu pada Visi dan Misi induk kabupaten.Visi dan Misi Pembangunan Desa Sampalan Klod sesuai dengan masa jabatan Perbekel Desa Sampalan Klod berlaku mulai Tahun 2014 sampai dengan 2020 yaitu :
VISI Desa Sampaklan Klod adalah terwujudnya Desa Sampalan Klod yang MANDARA (Mandiri Aman Damai Sajahtera ) berdasarkan Tri Hita Karana
M I S I
Meningkatkan kualitas profesi dan rasa tanggung jawab aparatur Pemerintah Desa serta ...
-
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA SAMPALAN KLOD KECAMATAN DAWAN KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, ...
-
SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SAMPALAN KLOD KECAMATAN DAWAN KABUPATEN KLUNGKUNG
NO
NAMA
JABATAN
ALAMAT
1
I Wayan Budi Susila
Ketua
Br. Lekok Desa Sampalan Klod
2
I Nengah Ariasa,SP.d
Wakil Ketua
Br. Tagtag Desa Sampalan Klod
3
I Wayan Gede Wismaya
Sekretaris
Br. Lekok Desa Sampalan Klod
4
Agus De Suhendra
Anggota
Br. Ulunsui Desa Sampalan Klod
5
I Ketut Arta Putra
Anggota
Br. Bokong Kaja Desa ...
-
Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat Pemerintah Desa mengembangkan Sistem Informasi Desa berbasis website. Sistem yang dipergunakan berplatform OpenSID. Platform ini digunakan mengingat sistem ini gratis dan tidak membebani desa dalam biaya pengadaan software atau sistem operasi.
Pengembangan Sistem Informasi Desa dimaksudkan untuk membuka akses informasi publik kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan mengingat sistem informasi yang dibangun berbasis website ...
-
Menemukan ruh pembangunan yang memberdayakan tidaklah mudah. Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah memilih sis-tem desentralisasi. Otonomi daerah menjadi konsep operasionalnya. Bukan tidak berhasil, tapi penyelenggaraan otonomi daerah ternyata belum mampu melahirkan kesejahteraan bagi lapisan masyarakat ter-bawah yang hidup di desa. Bahkan gini rasio 1 terus meningkat sudah di atas 0,41 yang menandakan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Otonomi daerah cenderung jamak menyediakan karpet merah bagi kelompok usaha untuk mengelola sumber ...
-
Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Pelbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan desa agar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran telah muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek pembangunan seutuhnya. Idiom subjek tidak bermakna pemerintahan desa semata, melainkan juga bermakna masyarakat. Desa dalam kerangka UU Desa adalah kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat yang terjawantah ...
-
Di sejumlah desa dengan karakteristik dan kondisi yang beragam – demi mengatasi permasalahan tentang posisi masyarakat dalam penganggaran pembangunan desa – dikembangkan ruang keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan APBDesa secara partisipatif dilakukan di (1) kepanitiaan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau RAPBDesa, (2) pembahasan RAPBDesa, dan (3) sosialisasi APBDesa. Di tahap pembahasan RAPBDesa, teridentifikasi empat model partisipasi masyarakat yang dikembangkan ...